Opini

Isu hangat seputar potongan zakat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) masih saja hangat untuk di perbincangkan. Terlebih dengan melihat potensi jumlah dana yang terkumpul, jika kebijakan ini diberlakukan, yaitu mencapai 10 triliun rupiah. Melihat jumlah potensi dana potongan zakat teresebut, tentu isu ini menjadi sangat ‘seksi’. Terlebih dengan sulitnya Pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Di Kota Malang, dengan total jumlah penduduk 851.298 jiwa pada akhir tahun 2015, tingkat kemiskinan di Kota ini mencapai 37,03 jiwa atau 4,33% dari total penduduk. Memang, angka ini menurun di banding tahun-tahun sebelumnya. Namun tingkat kemiskinan masih menjadi problem serius yang harus ditanggulangi. Di sinilah relevansi mengapa potongan zakat ASN menjadi penting.    

Jauh sebelum isu kebijakan potongan zakat ASN muncul ke pemukaan, rupanya kebijakan potongan zakat untuk ASN Muslim di Kota Malang sudah lebih dulu ada ketimbang isu yang muncul belakangan ini. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Tercatat kebijakan ini telah ada sejak tahun 2007, berawal dari surat keputusan Wali Kota Malang No.188.452/16/35.73.112/2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan surat Wali Kota Malang No.188.5511/35.73.112/2007 tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hingga kebijakan pengumpulan zakat dari ASN di mulai sejak bulan September 2007 melalui instansi-instansi Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang. Kebijakan ini, secara tidak langsung adalah potongan zakat untuk ASN di lingkungan PEMKOT Malang. Dengan syarat ada lembar kesediaan dari pihak terkait. 

 

Distribusi Zakat dari ASN

Lantas kemana distribusi Zakat dari ASN Pemkot Malang ini?. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tahun 2016 lalu, total dana zakat yang terhimpun dalam setahun adalah sekitar 400 hingga 450 juta. Tentu jumlah tersebut tidaklah kecil. Selanjutnya, distribusi dana zakat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Merujuk kepada laman resmi BAZNAS Kota Malang (www.baznas.kotamalang.go.id), distribusi zakat ‘secara konsumtif’ dilakukan melalui delapan program, meliputi; pertama, program peduli pangan –yaitu gerakan peduli fakir miskin dan anak-anak yatim dan terlantar. Kedua, program peduli papan. Adalah program untuk pemenuhan kebutuhan papan (tempat tinggal) bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal. Ketiga, program peduli pendidikan –program ini bertujuan untuk menyadarkan akan pentingnya pendidikan bagi anak yatim piatu, anak jalanan dan anak terlantar. Keempat, program peduli kesehatan masyarakat Islam; dimana pada program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat dan ibnu sabil yang sakit. Kelima, program pemenuhan sarana umum. Keenam, program dakwah Islamiyah, seperti pemenuhan kekurangan dana panitia pada suatu acara pengajian umum. Ketujuh, program kematian, yaitu pemberian santunan kematian guna meringakan baban biaya kematian keluarga fakir miskin. Kedelapan, program peduli bencana. Program ini diberikan kepada pihak-pihak yang terdampak bencana. Selain itu, terdapat pula penyaluran zakat secara produktif, di antaranya adalah keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) al-Amin yang berada di kelurahan Kedungkandang. Dengan menggunakan akad qordul hasan, BMT ini memberikan layanan pembiayaan berbentuk modal kerja kepada masyarakat yang tergolong mustahik. Nominal pinjaman sebesar 2 juta dengan tanpa bunga. Selain itu, terdapat pula layanan pendampingan usaha agar aktivitas usaha berjalan secara efektif. Bantuan ini bertujuan untuk menjadikan mustahik ‘naik kelas’ menjadi muzakki.  

Perlu Improvisasi  

Sebagai badan amil zakat Nasional (BAZNAS), lembaga ini tentu memiliki beberapa kelebihan dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Diantaranya adalah legitimasi Negara yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat ‘plat merah’ yang mendapat instruksi langsung dari Negara, guna mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Selain itu, organisasi ini dapat ‘memaksa’ melalui keputusan kepala daerah; baik Wali Kota maupun Bupati untuk memungut dana zakat, infak dan shodaqoh dari para ASN melalui satuan kepala daerah (SKPD) terkait; dengan demikian by nature sistem pemungutan zakat telah berjalan dengan baik.

Namun laksana sebuah individu, organisasi pengelola zakat (OPZ) ini setidaknya memiliki beberapa kekurangan dibanding OPZ lain sebagai berikut; pertama, banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Malang. Jika di hitung jumlah OPZ di Kota Malang kurang kebih sekitar 12 belas buah, diantaranya adalah: YDFS Kota Malang, LAZISMU, LAZISNU, LAZ Nurul Hayat, Rumah Zakat Indonesia, Baitul Mal Hidayatullah (BMH), Dompet Dhuafa’, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), belum lagi lembaga-lembaga pengumpul zakat sukarela, seperti pesantren, lembaga pendidikan, dan masjid-masjid. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS. Sebab Amil zakat di BAZNAS yang bersifat pasif. Kedua, fleksibilitas dan improvisasi program. Dengan tren media digital yang sudah meluas, beberapa OPZ sudah melakukan upaya improvisasi dengan menggunakan media digital, seperti layanan jemput zakat dan transfer dana zakat melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), selain itu penggunaan majalah merupakan faktor lain dalam mekanisme pengumpulan zakat. Dengan strategi ‘jemput bola’ yang dilakukan oleh beberapa OPZ (Baca; LAZ), maka penting kiranya bagi BAZNAS untuk melakukan inovasi dan improvisasi; minimal untuk menarik minat para ASN Muslim untuk tidak hanya berzakat di BAZNAS, tapi juga ber-infak, shadaqah dan wakaf. Jika hal ini terjadi, tentu peran BAZNAS akan lebih bermakna dalam penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Kota Malang.  

     Selain itu, berdasarkan keterangan resmi dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin yang menyatakan bahwa pungutan zakat ASN Muslim harus memenuhi empat syarat, yaitu: muslim, tidak sama rata, adanya akad, dan suka rela (tanpa paksaan). Dengan banyaknya organisasi pengelola Zakat (OPZ) di Kota Malang, diperlukan usaha lebih untuk meyakinkan muzakki agar berzakat di BAZNAS. Sebab berdasarkan penelitian Vendi (2014) & Rulan, Anggraeni dan Lubis (2017) dinyatakan bahwa faktor tertinggi yang mempengaruhi muzakki dalam ber-zakat kepada suatu OPZ meliputi; profesionalitas pelayanan, kemudahan dan SOP yang jelas, citra lembaga, kecakapan Amil, sosialisai dan publikasi, serta umpan balik yang diberikan.

Dengan demikian, merupakan langkah yang urgen dan mendesak bagi BAZNAS untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa hal tersebut, guna menyongsong kebijakan pungutan zakat bagi ASN Muslim yang digelorakan oleh Menteri Agama. Jika Shalat dan Zakat adalah bagian dari tiang agama. Maka mengelola zakat dengan baik, berarti mengelola agama dengan baik. Wallahu A’lam bisshowab.      

Rahmad Hakim, Dosen Ekonomi Syariah, FAI-UMM.

Shared: